Terima Tim Perumus UU Satu Data Indonesia, Presiden Prabowo Tekankan Kedaulatan Data

Jakarta, olnmedia.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Tim Gabungan Perumus Undang-Undang (UU) Satu Data Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan pentingnya kedaulatan data di tengah pesatnya digitalisasi.

Menurut Kementerian Sekretariat Negara, Presiden menilai kedaulatan data merupakan fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Integrasi data juga diharapkan memperkuat keamanan pertukaran informasi dan ketahanan siber nasional.

Tim perumus lintas lembaga

Pertemuan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan, anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka, Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University Sofyan Sjaf, serta Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti.

Disahkan awal Oktober

RUU Satu Data Indonesia telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (6/10/2026). Undang-undang yang terdiri atas 20 bab dan 141 pasal ini mengatur Data Dasar Nasional, yang dikuasai negara dan menjadi rujukan utama bagi kebutuhan strategis nasional.

“Data adalah untuk rakyat, bukan rakyat untuk data,” kata anggota Badan Legislasi DPR Sturman Panjaitan saat pengesahan. Undang-undang ini juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberi masukan, melaporkan dugaan penyalahgunaan data, dan ikut mengawasi pengelolaan data.

Pemerintah berharap integrasi data nasional dapat membuat layanan publik lebih akurat dan memberi dasar informasi yang lebih kuat bagi pengambilan kebijakan.

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara (29/10/2026); Kontan (6/10/2026)