Pemerintah dan DPR Sepakati PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

Redaksi OLN MediaSenin, 9 November 2026 · 13.33 WIB · 2 menit baca
Pemerintah dan DPR Sepakati PPPK Paruh Waktu Diangkat Jadi Penuh Waktu Mulai 2027
Ilustrasi pegawai bekerja di kantor. (Foto: Alex Kotliarskyi/Unsplash)

Jakarta, olnmedia.com – Pemerintah dan DPR RI menyepakati pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu lintas profesi. Kebijakan ini akan diberlakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027 dengan menyesuaikan kemampuan fiskal negara.

Kesepakatan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (6/11/2026), setelah pembahasan lintas kementerian yang difasilitasi pimpinan DPR. Profesi yang tercakup antara lain guru, dosen, tenaga kesehatan, pemadam kebakaran (damkar), Satpol PP, serta tenaga teknis dan pelaksana.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Pendaftaran CPNS Dibuka November 2026

Kontrak Guru Non-ASN Diperpanjang

Menurut keterangan Kementerian Sekretariat Negara, sekitar 172.323 guru non-ASN di sekolah negeri yang terdata di Dapodik dan kontraknya berakhir pada Desember 2026 akan diperpanjang perjanjian kerjanya. Selain itu, terdapat 2.482 guru di lingkungan Kementerian Agama yang turut tercakup. Kebijakan serupa juga akan berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN.

PPPK yang telah diangkat penuh waktu juga diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 secara terbuka dan kompetitif. “Yang bekerja sudah mendapatkan kepastian status,” demikian pernyataan Mensesneg seperti dimuat laman Setneg.

READ  Pendaftaran MagangHub Batch 3 Ditutup 4 November, Program Dimulai 16 November

DPR Minta Aturan Teknis Segera Dituntaskan

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai kebijakan ini menjawab aspirasi berbagai kelompok, mulai dari asosiasi guru, dosen, pemadam kebakaran, hingga Satpol PP. Ia menyebutnya sebagai “jawaban nyata” atas tuntutan yang telah lama disuarakan.

Namun, Khozin mengingatkan agar perubahan status tidak berhenti “sebatas perubahan administrasi di atas kertas”. Ia meminta pemerintah pusat segera menuntaskan regulasi teknis serta mekanisme pembayaran hak keuangan pegawai sebelum kebijakan berlaku pada 2027, dan menegaskan Komisi II akan mengawal pelaksanaannya.

Sumber: Setneg; ANTARA; Kontan

Pewarta: Redaksi OLN Media | Editor: Redaksi OLN Media

Bagikan artikel ini