Ilustrasi UTBK SNBT, siswa yang gagal lolos SNBP, BISA mendaftar UTBK SNBT 2026(Dok. Universitas Brawijaya )
Jakarta, olnmedia.com Angka 60 ribu calon mahasiswa tidak daftar ulang di kampus negeri menjadi sorotan tajam. Fenomena ini kembali terulang pada musim penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Panitia seleksi nasional mencatat puluhan ribu peserta sengaja mengabaikan status kelulusan mereka. Mereka membuang kesempatan emas masuk kampus impian yang telah susah payah diraih. Banyak pihak menyayangkan kejadian ini karena kursi pendidikan tersebut sebenarnya sangat berharga. Ribuan peserta lain harus rela menangis karena gagal menembus ketatnya seleksi nasional. Pemerintah dan pihak kampus perlu menelaah akar permasalahan ini secara lebih mendalam.
Tingginya biaya uang kuliah tunggal menjadi salah satu pemicu utama masalah pelik ini. Banyak peserta mundur teratur saat melihat nominal tagihan biaya pendidikan dari kampus. Kondisi ekonomi keluarga sering kali tidak memungkinkan mereka membayar biaya awal perkuliahan. Skema keringanan cicilan dari pihak kampus terkadang masih terasa memberatkan masyarakat bawah. Harapan meraih gelar sarjana terpaksa pupus di tengah himpitan masalah finansial keluarga. Sistem penetapan uang kuliah harus lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat kelas bawah. Keterbukaan informasi biaya pendidikan sangat krusial sejak tahapan awal pendaftaran mahasiswa baru.
Alasan lain berkaitan erat dengan pilihan alternatif pendidikan yang menjanjikan kepastian karier. Beberapa calon mahasiswa lebih memilih melanjutkan studi di sekolah kedinasan milik pemerintah. Lulusan sekolah kedinasan biasanya langsung mendapat jaminan kerja sebagai pegawai abdi negara. Ada juga peserta yang beralih ke universitas swasta ternama berkat tawaran beasiswa. Faktor keliru memilih jurusan saat mendaftar turut berkontribusi pada fenomena mundurnya peserta. Mereka enggan menjalani masa perkuliahan pada program studi yang sama sekali tidak mereka minati. Konseling pemilihan jurusan sangat penting bagi siswa tingkat akhir di sekolah menengah.
Gugurnya puluhan ribu peserta ini tentu sangat merugikan pihak perguruan tinggi negeri. Kampus harus berhadapan dengan masalah kekosongan kuota kursi pada beberapa program studi. Kursi kosong ini memutus kesempatan belajar bagi anak bangsa yang benar-benar membutuhkan. Panitia seleksi terpaksa mengalihkan sisa kuota tersebut menuju jalur penerimaan ujian mandiri. Padahal jalur mandiri biasanya mematok biaya pendidikan dan uang pangkal yang lebih mahal. Sistem penerimaan mahasiswa membutuhkan evaluasi menyeluruh untuk menekan tingginya angka peserta mundur. Kebijakan pembatasan mendaftar bagi peserta yang mengundurkan diri tampaknya perlu pemerintah perkuat.
Sinergi lintas instansi sangat krusial dalam menyelesaikan persoalan pemerataan akses pendidikan tinggi. Pemerintah pusat harus memperluas jangkauan program beasiswa nasional bagi calon mahasiswa miskin. Pihak kampus juga wajib menyediakan ruang konsultasi finansial khusus bagi calon mahasiswa baru. Transparansi proses seleksi beasiswa pendidikan perlu terus mendapat pengawasan dari seluruh lapisan masyarakat. Generasi muda merupakan aset tak ternilai yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Hak memperoleh pendidikan bermutu tidak boleh terhalang oleh tebalnya tembok kesenjangan ekonomi. Kesetaraan akses pendidikan terjangkau akan melahirkan sumber daya manusia unggul yang kompetitif.
