Family office tak manjur menarik duit orang super kaya masuk karena Indonesia melawan negara tax haven dan pusat keuangan dunia yang mapan. (Foto: Istockphoto/ Gazanfer)
Jakarta, olnmedia.com — Wacana pembentukan pusat pengelolaan kekayaan berbasis keluarga super kaya atau yang lebih dikenal dengan istilah family office kini tengah menjadi perbincangan hangat di panggung perumusan kebijakan ekonomi nasional. Di tengah upaya pemerintah mencari sumber pendanaan baru untuk membiayai pembangunan, banyak pihak dari kalangan akademisi hingga praktisi pasar modal yang mulai mempertanyakan manjurkah family office tarik investasi masuk RI seperti klaim Luhut Binsar Pandjaitan baru-baru ini. Gagasan ambisius yang didorong oleh pemerintah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memfasilitasi para taipan global maupun konglomerat domestik agar bersedia memarkirkan dan memutar dana abadi mereka di dalam wilayah yurisdiksi Nusantara. Skema ini digadang-gadang mampu memberikan suntikan likuiditas yang sangat masif bagi pergerakan roda ekonomi nasional yang saat ini sedang membutuhkan banyak stimulus segar.
Namun, mewujudkan mimpi untuk menyaingi pusat keuangan global mapan sekelas Singapura, Hong Kong, atau Dubai tentu bukanlah perkara membalikkan telapak tangan semata. Para pengamat ekonomi makro secara objektif menilai bahwa daya tarik utama dari sebuah ekosistem pengelolaan kekayaan tidak hanya terpaku pada iming-iming pembebasan atau diskon tarif pajak, melainkan sangat bergantung pada jaminan kepastian hukum yang kokoh dan stabilitas iklim politik yang terukur. Para pemilik modal kelas kakap ini membutuhkan instrumen investasi yang sangat beragam, infrastruktur perbankan dan digital yang canggih, serta kepastian regulasi yang konsisten dan tidak tumpang tindih dari masa ke masa. Jika pemangku kebijakan terburu-buru dan gagal merumuskan landasan hukum yang komprehensif, niat baik untuk menarik modal triliunan rupiah ini justru berpotensi menjadi kebijakan hampa yang tidak laku di mata investor.
“Membangun ekosistem pengelolaan kekayaan global bukan sekadar urusan menggelar karpet merah berupa insentif pajak nol persen, melainkan tentang bagaimana sebuah negara mampu membuktikan supremasi dan integritas sistem hukumnya agar para miliarder merasa terjamin saat menitipkan harta warisan mereka lintas generasi.”
Kekhawatiran krusial lainnya yang membayangi wacana ini adalah risiko pemanfaatan celah regulasi untuk praktik pencucian uang atau penghindaran pajak lintas negara. Kehadiran aliran dana masuk dalam jumlah raksasa ini mutlak membutuhkan arsitektur pengawasan tingkat tinggi dari otoritas intelijen keuangan agar Indonesia tidak mendapat cap buruk sebagai surga baru bagi perputaran dana gelap. Sinergi yang kuat antara lembaga penegak hukum dan otoritas moneter menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi sebelum gerbang investasi eksklusif ini benar-benar dibuka untuk umum.
Pada akhirnya, keberhasilan skema ekonomi tingkat tinggi ini akan sangat diuji oleh seberapa serius pemerintah mau berbenah menyembuhkan penyakit birokrasi klasik yang selama ini kerap menghambat investasi riil. Mari kita kawal bersama perumusan wacana kebijakan strategis ini dengan sikap kritis namun tetap konstruktif. Harapan terbesarnya adalah agar setiap beleid yang disahkan kelak benar-benar mampu bertransformasi menjadi katalis penciptaan lapangan kerja baru di sektor keuangan dan sektor riil, sehingga manfaat dari masuknya dana triliunan rupiah tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas, bukan sekadar memberikan fasilitas mewah bagi segelintir kaum super kaya global.
