ASN Pemkot Surabaya di Balai Kota
Jakarta, olnmedia.com — Gedung perwakilan rakyat kembali memanas oleh isu kedisiplinan abdi negara yang dinilai kian memprihatinkan akhir-akhir ini. Sorotan tajam mengemuka dalam sebuah rapat dengar pendapat, di mana Ketua Komisi II kritik mental kerja ASN ngabsen pulang ngopi sore absen yang dianggap sangat mencederai muruah institusi pelayanan publik. Fenomena indisipliner klasik ini rupanya masih menjadi penyakit kronis yang mengakar kuat di berbagai instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sindiran pedas dari pimpinan dewan legislatif tersebut secara blak-blakan membongkar praktik kecurangan jam kerja yang sejatinya sudah lama menjadi rahasia umum di tengah kebingungan masyarakat luas yang kerap kesulitan mendapatkan layanan birokrasi yang cepat.
Praktik manipulasi kehadiran ini biasanya dilancarkan dengan modus datang ke kantor sangat pagi hanya untuk memindai sidik jari atau wajah pada mesin presensi elektronik. Begitu kewajiban absensi administratif terpenuhi, oknum pegawai tersebut bukannya masuk ke ruangan untuk menyelesaikan tumpukan tugas negara, melainkan justru melenggang santai pergi ke warung kopi atau bahkan kembali tidur di rumah. Mereka baru akan menampakkan batang hidungnya kembali di kantor pada petang hari menjelang jam pulang kerja, semata-mata demi mencatatkan absensi kepulangan agar hak tunjangan kinerja bulanan mereka tidak mengalami pemotongan sedikit pun oleh sistem keuangan negara.
“Mentalitas makan gaji buta dengan modus numpang absen ini adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap amanat rakyat; ini adalah tamparan keras bagi reformasi birokrasi karena uang pajak dari masyarakat justru digunakan untuk menggaji aparat yang malas bekerja.”
Menghadapi ironi kinerja pegawai negeri yang memprihatinkan ini, jajaran komisi yang membidangi urusan aparatur negara menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal di setiap kementerian dan lembaga. Keberadaan mesin presensi paling canggih sekalipun terbukti tidak akan ada gunanya jika tidak dibarengi dengan pengukuran indikator kinerja individu secara harian yang diawasi langsung oleh atasan masing-masing. Para wakil rakyat secara tegas mendesak pihak berwenang untuk segera menjatuhkan sanksi disiplin tingkat berat, mulai dari pemotongan tunjangan hingga ancaman pemberhentian secara tidak hormat, bagi oknum pegawai yang terbukti secara sah dan meyakinkan sering membolos di tengah jam operasional kerja.
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan sigap melayani memang membutuhkan revolusi mental yang tidak main-main dari setiap elemen birokrasinya. Mari kita jadikan sentilan keras dari wakil rakyat ini sebagai momentum pembenahan total sistem pengawasan aparatur sipil negara di tanah air agar tercipta iklim kerja yang jauh lebih produktif. Bagi para abdi negara yang selama ini telah bekerja dengan jujur, berintegritas, dan penuh dedikasi, teruslah menjadi teladan cahaya yang baik bagi lingkungan kerja Anda. Kualitas peradaban dan kemajuan sebuah bangsa sejatinya sangat ditentukan oleh seberapa profesional dan berdedikasinya mesin birokrasi yang menggerakkan roda pelayanan publik tersebut setiap harinya.
