Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut 7,7 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah disalurkan kepada masyarakat sepanjang 2023 hingga 2025.
Jakarta, olnmedia.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog berkomitmen penuh dalam menjaga stabilitas pangan nasional serta memastikan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Berdasarkan data terbaru, total Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah digelontorkan melalui berbagai program strategis sepanjang periode 2023 hingga 2025 sukses menyentuh angka 7,75 juta ton. Penyaluran skala besar ini dirancang sebagai bantalan ekonomi guna meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap komoditas beras di tengah fluktuasi pasar.
Secara berkala, arus penyaluran pangan ini terus bergerak fluktuatif mengikuti dinamika kebutuhan nasional di lapangan. Pada tahun 2023, pemerintah tercatat mendistribusikan sebanyak 2,76 juta ton beras, yang kemudian meningkat menjadi 3,37 juta ton sepanjang tahun 2024. Sementara itu, memasuki tahun 2025, volume penyaluran tercatat berada di angka 1,62 juta ton, yang sebagian besarnya dialokasikan untuk memperkuat intervensi pasar.
Otoritas pangan menjelaskan bahwa seluruh stok beras tersebut didistribusikan secara terukur melalui sejumlah klaster program utama. Intervensi terbesar disalurkan lewat skema bantuan pangan operasional bagi jutaan keluarga penerima manfaat, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan lonjakan harga di tingkat pedagang, serta pemenuhan kebutuhan mendesak seperti alokasi golongan anggaran penunjang dan tanggap darurat bencana alam di berbagai daerah.
Memasuki paruh pertama tahun 2026, agenda penguatan ketahanan pangan ini dipastikan akan terus bergulir guna menjaga ketersediaan stok di masyarakat. Terlebih lagi, kekuatan cadangan pangan nasional saat ini berada dalam kondisi yang sangat prima dan melimpah. Pemerintah optimistis dapat memenuhi kebutuhan domestik secara mandiri dengan mengandalkan serapan optimal dari hasil produksi para petani dalam negeri secara menyeluruh, tanpa perlu bergantung pada kebijakan impor.
