Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan praktik pemecahan usaha yang dilakukan sejumlah pengusaha untuk mempertahankan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5 persen.
Jakarta, olnmedia.com Siasat menghindari PPh 22 persen kini tengah menjadi sorotan tajam setelah terungkapnya kasus manipulasi struktur bisnis oleh seorang wajib pajak. Demi meloloskan diri dari kewajiban pajak yang besar, satu orang pengusaha nekat memecah bisnisnya menjadi 50 perusahaan berbeda. Langkah ekstrem ini sengaja mereka lakukan agar omzet setiap entitas baru tetap berada di bawah ambang batas pengenaan tarif pajak tertinggi.
Fenomena ini mencerminkan adanya celah legalitas yang kerap dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meminimalkan setoran kas negara. Dengan membagi pendapatan ke puluhan badan hukum baru, perusahaan-perusahaan buatan tersebut otomatis masuk ke dalam kategori usaha kecil. Alhasil, mereka dapat menikmati fasilitas tarif pajak yang jauh lebih rendah daripada tarif normal yang seharusnya mereka bayar.
Direktorat Jenderal Pajak kini mulai memperketat pengawasan terhadap pola-pola penghindaran pajak yang menggunakan modus pemecahan usaha seperti ini. Otoritas keuangan menilai bahwa praktik tersebut murni bertujuan untuk mengelabui sistem perpajakan nasional nasional. Petugas pajak di lapangan juga terus meningkatkan audit forensik terhadap kepemilikan saham guna melacak siapa pemilik asli di balik puluhan perusahaan instan tersebut.
Pendekatan editorial kami memandang bahwa aksi pemecahan entitas ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi perpajakan yang lebih adaptif. Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada pengejaran target penerimaan, melainkan harus menutup celah aturan yang ambigu. Jika tidak ada tindakan tegas, modus serupa akan terus menjamur dan merugikan rasa keadilan bagi wajib pajak lain yang patuh.
Membangun iklim usaha yang sehat tentu membutuhkan kejujuran dari para pelaku bisnis dalam memenuhi kewajiban mereka. Menghindari pajak dengan cara memanipulasi bentuk badan usaha justru berpotensi merusak reputasi perusahaan itu sendiri di mata investor. Pada akhirnya, ketegasan pemerintah dalam menindak kasus manipulasi PPh 22 persen ini menjadi ujian penting demi menegakkan keadilan ekonomi yang berdaulat.
