Serikat Pekerja Fisipol UGM menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balairung Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 12 Februari 2024. Pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah segera mencairkan uang tunjangan kinerja bagi semua dosen aparatur sipil negara tanpa diskriminasi
Jakarta, olnmedia.com Isu kesejahteraan tenaga pendidik kembali memanas, wacana kontroversi gaji dosen keluarlah dari rumus satu kali UMR kini menjadi perbincangan. Perdebatan ini bermula dari kesaksian seorang akademisi non-PNS sebuah kampus negeri di Mahkamah Konstitusi. Ia membeberkan besaran gaji pokoknya yang terbilang sangat rendah untuk ukuran akademisi bergelar doktor. Pengakuan ini langsung memicu gelombang simpati publik yang mempertanyakan apresiasi negara terhadap ilmuwan. Publik menilai kerja keras para penjaga gawang ilmu pengetahuan belum mendapatkan penghargaan finansial yang layak.
Pihak kampus sebelumnya sempat memberikan klarifikasi mengenai polemik rendahnya gaji pengajar tersebut. Mantan rektor kampus menyebutkan bahwa pendapatan total seorang dosen baru bisa mencapai belasan juta rupiah. Namun, klaim pendapatan fantastis ini mendapat bantahan keras dari banyak kalangan profesional akademisi. Rincian penghasilan tersebut ternyata memasukkan komponen tunjangan sertifikasi yang sangat sulit dosen pemula dapatkan. Dosen baru biasanya harus menunggu antrean proses sertifikasi selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Klaim penghasilan belasan juta tersebut dinilai sebagai narasi yang bisa sangat menyesatkan opini publik.
Berbagai dokumen rincian gaji yang beredar juga memicu perdebatan definisi pendapatan riil. Beberapa komponen seperti honor penelitian dan perjalanan dinas sering kali pihak kampus hitung sebagai gaji. Padahal, dana tersebut sebenarnya merupakan biaya operasional untuk menjalankan tugas wajib seorang pengajar. Dana pengabdian masyarakat bukanlah uang yang bisa mereka bawa pulang untuk menghidupi keluarga. Penggabungan dana operasional dan gaji bersih membuat pendapatan akademisi seolah-olah terlihat sangat besar. Kita harus memisahkan secara tegas antara biaya habis pakai dan penghasilan murni seorang pekerja.
Tuntutan menyamakan gaji pokok minimal dengan upah minimum regional juga dinilai kurang tepat sasaran. Sistem penggajian aparatur sipil negara berlaku secara nasional tanpa melihat perbedaan standar upah antardaerah. Jika gaji dipaksa mengikuti patokan daerah, sistem birokrasi kepegawaian pasti akan menjadi sangat kacau. Masalah utamanya justru terletak pada status profesi yang masih terkurung dalam rezim aparatur negara. Standar birokrasi ini membuat fleksibilitas pemberian upah profesional yang layak menjadi sangat sulit terwujud. Para tenaga pendidik seharusnya tidak lagi terikat pada skema sistem upah kaku semacam ini.
Profesi pengajar perguruan tinggi mengemban tugas mulia sebagai pembimbing generasi penerus bangsa. Mereka adalah kaum intelektual yang bertugas menghasilkan riset dan menjaga nalar kritis publik. Penghargaan finansial untuk profesi mulia ini tidak boleh sekadar berpatokan pada batas upah minimum. Negara wajib merumuskan standar kelayakan baru yang benar-benar menghargai pencapaian kualifikasi pendidikan tinggi. Skema upah yang adil akan memotivasi para ilmuwan untuk terus berkarya demi kemajuan peradaban. Mari kita dukung penuh upaya peningkatan kesejahteraan pahlawan tanpa tanda jasa di kampus kita.
